RAKOR DENGAN BPH MIGAS, BUPATI USULKAN PENAMBAHAN SPBU DI TIGA KECAMATAN

0
68
Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh,SH mengikuti Rakor dengan BPH migas, diruang kerja Pada Selasa (23/03). foto by: DatInfo.

UJOH BILANG – Bupati Mahakam Ulu (Mahulu) Bonifasius Belawan Geh, SH mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) dan Klarifikasi Teknis Usulan Penambahan Lokasi Tertentu Pembangunan Penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) 1 harga melalui Video Confrence (Vidcon), diruang kerja. Selasa (23/03)

Rakor dengan Badan pengatur hilir minyak dan gas bumi (BPH Migas) yang dihadiri pula oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Solman S.Hut., M.Si, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Yordanus Dani, S.Hut., M.Si, Kepala Bidang Perijinan Kurnia S.Hut, Kasubag Pembangunan Martinus Mendan.

Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh, SH menyampaikan bahwa Kabupaten mahulu menyambut baik program BBM satu harga ini, oleh sebab itu telah diupayakan dengan adanya usulan lokasi penambahan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) kompak di tiga kecamatan Kabupaten Mahakam Ulu, yakni Kecamatan Long Bagun, Kecamatan Long Hubung, dan Kecamatan Laham.

“Melihat kondisi dan situasi kita di Mahulu ini masih sangat membutuhkan BBM apalagi terkait dengan mendapatkan bahan makanan maupun sembako yaitu dengan akses melalui jalur sungai yang dimana mesin-mesin tersebut memakai BBM ini, dan pentingnya ada BBM satu harga ini agar terkendalikan harganya dengan maksud terjadinya kesenjangan daerah bawah riam dengan hulu riam yang sangat signifikan,”ungkap Bupati Mahulu.

Mengikuti Rakor dengan BPH Migas Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh,SH didampingi Oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Solman S.Hut., M.Si, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Yordanus Dani, S.Hut., M.Si, Kepala Bidang Perijinan Kurnia S.Hut, Kasubag Pembangunan Martinus Mendan, diruang kerja Bupati. Foto by : DatInfo.

Lanjut Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh,SH menyampaikan bahwa dalam Rakor dan Klarifikasi Teknis Usulan Penambahan Lokasi Tertentu Pembangunan Penyalur BBM satu harga melalui Vidcon ini, Pemerintah Pusat hanya bisa menyanggupi satu SPBU kompak di tiap kecamatan, karena mengingat kuota SPBU 1 harga hingga 2024 ini terbatas hanya untuk 3.500 kecamatan di seluruh Indonesia, sedangkan Pemkab Mahulu mengusulkan enam SPBU untuk tiga kecamatan yang memiliki 26 kampung.

“Ya meski demikian pastinya kita tak usah berkecil hati, kalau kebijakan dari pusat segitu yang penting kouta BBM kita tetap tercukupi, tidak masalah yang terpenting sampai saat ini kita tetap dikasih ijin membuka Pertamini, sehingga BBM yang dari SPBU ini bisa mensuplay supaya ada pemerataan,”jelasnya.

Pada kesempatan ini Bonifasius Belawan Geh, SH mengharapkan Kepada Pertamina dapat segera merealisasikan penambahan lokasi SPBU BBM satu harga ini, agar cepat terjadinya pemerataan didaerah mahulu sehingga masyarakat tidak lagi sulit mendapatkan BBM dan harapan saya juga kepada aparat keamanan untuk dapat membantu Pemkab Mahulu dalam hal mengendalikan suplay BBM.

“Jadi harapannya jangan sampai daerah kita ini terjadi kelangkaan karena kalau hal itu terjadi, pengaruhnya besar sekali untuk masyarakat dan pokoknya jangan sampailah kouta BBM yang jadi hak daerah mahulu ini dialihkan ke daerah lain sehingga BBM dimahulu menjadi langka hanya gara-gara hal tersebut,”tungkasnya.

Dalam kesempatan ini Kasubbag Pembangunan Martinus Mendan mengatakan bahwa dari Pemkab Mahulu sudah menindaklanjuti usulan ini dari BPH migas melalui provinsi Kaltim dan setelah disampaikan akan ditindaklanjuti lagi oleh BPH migas dengan Pertamina.

“Ini akan terus ada evaluasi-evaluasi yang seperti dikatakan oleh Bapak jokowi, karena semua usulan ini dari semua Kabupaten yang ada di Indonesia, jadi saat ini kita hanya bisa menunggu keputusan tersebut dari pusat dengan terus berkoordinasi agar usulan ini bisa terwujud,”kata Pj.subbag Pembangunan.

Martin mendan mengungkapkan kebutuhan BBM untuk daerah mahulu Perbulannya yakni 2.500 kiloliter premium dan 450 kiloliter solar sedangkan yang diterima setiap bulannya 1.150 kiloliter premium dan 210 kiloliter solar dengan demikian kouta yang dibutuhkan setiap bulannya belum tercukupi.

“Oleh sebab itu kami berharap dengan usulan ini dapat terealisasikan karena mengingat kebutuhan premium dan solar dimahulu akan terus naik seiring dengan Pertumbuhan ekonomi,”tutupnya. (HMS12/2)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here