FGD Membuka Keterisolasian Wilayah Kabupaten Mahulu

0
405
Wakil Bupati Mahulu Drs. Y. Juan Jenau menyampaikan arahan dalam FGD, Membuka Keterisolasian Kabupaten Mahulu melalui Pembangunan Sektor Transportasi. by Aim

UJOH BILANG – Seiring rencana pengembangan jaringan pelayanan dan jaringan prasarana transportasi di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Pemkab Mahulu bersama Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, Kementerian Perhubungan, menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) di Arion Swiss-Belhotel Bandung, Kamis pagi (21/11).

Kegiatan tersebut mengangkat tema “Membuka Keterisolasian Kabupaten Mahulu melalui Pembangunan Sektor Transportasi”. Dihadiri Wakil Bupati Mahulu Drs Y Juan Jenau dan sejumlah OPD terkait di lingkungan Pemkab Mahulu.

Wakil Bupati Mahulu Drs. Y. Juan Jenau bersama Kepala Badan Litbang Kementerian Perhubungan, Sugihardjo berfoto bersama saat FGD,Membuka Keterisolasian Kabupaten Mahulu melalui Pembangunan Sektor Transportasi. by aim

Saat menyampaikan sambutan Bupati Mahulu, Wabup menyatakan bahwa saat ini transportasi utama di Mahulu masih menggunakan sarana transportasi sungai  dengan persentase 90 persen.

“Sekarang jalan darat ada namun kondisinya masih belum layak. Masih berupa jalan tanah/bebatuan. Parah apabila musim hujan. Sangat riskan dilalui. Licin dan terdapat beberapa kubangan air yang dalam. Juga bukit yang terjal,” ungkapnya.

Wabup menambahkan, permasalahan tersebut telah berlangsung bertahun-tahun.  Berimbas pada perekonomian masyarakat sekitar karena ongkos angkut yang tinggi akibat masih mengandalkan transportasi sungai.

“Biaya transportasi kendaraan sungai relatif lebih mahal dibandingkan menggunakan transportasi darat. Hal ini karena operasional bahan bakar minyak (BBM) untuk kendaraan sungai lebih mahal dari transportasi darat,” bebernya.

Wabup juga menuturkan, dengan usia Mahulu yang akan menginjak enam tahun, masih memiliki kendala yang memprihatinkan. Mahulu masih daerah yang terisolasi.

“Hal ini karena belum maksimalnya jalur transportasi darat yang bisa dilalui dari kabupaten tetangga (Kutai Barat) hingga kecamatan yang memiliki status perbatasan,” tuturnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Litbang Kementerian Perhubungan, Sugihardjo, menyatakan bahwa tujuan FGD ini adalah memeroleh gambaran wilayah Mahulu. Juga kebutuhan jaringan layanan dan jaringan prasarana transportasinya.

“Diharapkan bisa menghimpun masukan dan rekomendasi serta merekomendasi para stakeholder terkait penyusunan dokumen perencanaan pembangunan transportasi di Kabupaten Mahulu,” katanya.

Ia juga menambahkan, penyelenggaraan FGD kali ini penting untuk dilaksanakan. Mahulu merupakan wilayah di Kaltim yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Sehingga sudah saatnya untuk dilakukan percepatan dan pengembangan pembangunan sarana transportasi. Apalagi sehubungan dengan rencana pembangunan ibu kota Indonesia di wilayah Kaltim dan mulai dihuni pada 2024-2025.

“Semoga kegiatan ini tidak sekadar diskusi. Kami berharap bisa menjadi komitmen bersama. Untuk segera melakukan pengembangan transportasi di wilayah Kabupaten Mahulu. Sehingga apabila ibu kota baru sudah terbentuk, wilayah-wilayah kabupaten/kota sekitarnya tidak ada lagi yang terisolasi,” ucapnya.

“Kita masih punya kesempatan untuk menata, meningkatkan aksesibilitas di Kabupaten Mahulu yang merupakan salah satu daerah penyangga ibu kota baru,” sambungnya.

Turut hadir dalam FGD tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mahulu Toni Imang, S Sos, MM; Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Mahulu Margono, ST; Kabid SPW Bappelitbangda Mahulu Victorius Hendry; Kabid Fasilitas Pelaksanaan dan Monev pada Badan Nasional Pengelola perbatasan (BNPP) Amrullah M Ridha, S Sos, M Sc; Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Direktur Jenderal Bina Marga, Kemen PUPR; serta perwakilan Bapennas, Dail Umamil Asri, ST. (HMS8)

Share berita ini:

Tinggalkan Pesan

Please enter your comment!
Isi nama Anda