Wabup Mahulu Hadiri Rakor Pengendalian dan Pembangunan Perbatasan

0
578
Wakil Bupati Mahulu Drs. Y Juan Jenau menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian dan Pembangunan Perbatasan Negara Tahun 2019, yang berlangsung di Hotel Aryaduta Jakarta Pusat, Senin (28/1) . by HMS8

Daerah Perbatasan Beranda Terdepan NKRI

JAKARTA – Wakil Bupati Mahakam Ulu (Mahulu) Drs. Y Juan Jenau menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian dan Pembangunan Perbatasan Negara Tahun 2019, yang berlangsung di Hotel Aryaduta Jakarta Pusat, Senin (28/1)

Penyelenggaraan rapat ini untuk memperoleh gambaran yang lengkap dan utuh hasil pembangunan di perbatasan negara. Dengan mengusung Tema Melalui Evaluasi Kinerja Tahun 2018 Kita Tingkatkan Sinergitas Percepatan Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2019 Dalam Rangka Mewujudkan Nawa Cita Ke-3.

Rapat ini di buka oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, yang didampingi oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, yang dihadiri juga oleh Wakil Gubernur di seluruh wilayah yang termasuk dalam kawasan perbatasan dan 41 Wakil Walikota/Kabupaten yang wilayahnya berbatasan langsung dengan Negara tetangga termasuk Kabupaten Mahulu yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia.

Dijumpai saat menghadiri Rakor tersebut Wabup Mahulu Drs. Y Juan Jenau menyatakan, bahwa ini merupakan program yang sangat penting, karena di era sekarang Pemerintahan Pusat memberikan perhatian khusus kepada daerah perbatasan. Yang  menjadi program kerja, yang di kelola dan dikembangkan secara merata.

“Jadi sekarang ini memang daerah perbatasan itu dijadikan sebagai beranda terdepan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), khususnya Kabupaten Mahulu,”ungkapnya.

Sementara itu, Menko Polhukam Wiranto mengatakan pembangunan perbatasan mempunyai nilai strategis dan satu keputusan brilian. Sebab, membangun perbatasan itu tidak populis karena tidak bisa langsung dimanfaatkan masyarakat.

“Akan tetapi banyak kepentingan yang di dapat seperti dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, itu Pancasila kelima,” katanya.

Hal yang terpenting, Wiranto menilai  pembangunan di wilayah perbatasan juga memunculkan nilai ekonomi. Daerah yang terisolir memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang luar biasa, perlu dieksploitasi.

“Nilai ekonomis dari pembangunan wilayah perbatasan juga ada. Daerah terisolir yang sebenarnya mempunyai potensi SDA luar biasa, yang tadinya belum kita eksploitasi, tadinya belum ada alat angkutnya, akan diberdayakan sebaik mungkin,” ucapnya.

Untuk itu, Wiranto menuturkan, pemerintah akan terus berupaya menggenjot pembangunan di wilayah perbatasan. Tujuannya tak lain agar hasil kekayaan alam juga bisa mensejahterakan masyarakat di perbatasan.

“Sekarang dengan adanya pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan maka kekayaan alam yang awalnya tidak menghasilkan jadi menghasilkan. inikan membangkitkan perekonomian nasional juga,” katanya

Mendagri Tjahjo Kumolo menerangakan, BNPP mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakn evaluasi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.

“Rapat koordinasi ini menjadi momentum yang sangat penting bagi kita semua dalam upaya meningkatkan kinerja pengelolaan perbatasan negara, yang ditandai dengan peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas (KISS) antar pemangku kepentingan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah dan perguruan tinggi, serta stakehodel lainnya,” kata Tjahjo.(HMS8)

Share berita ini:

Tinggalkan Pesan

Please enter your comment!
Isi nama Anda