Mengkhawatirkan, Penyebaran Narkotika Sampai Level Pelajar.

0
40
Kadis Trantibum Drs Lorensius Paran, M.Si saat mengikuti acara Pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan Inpres No.6 tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional ( RAN) Pencegahan dan Pembrantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), ruang Tepian II Lantai II Kantor Gubernur Kaltim.
Asisten II Setda Provinsi Kaltim H. Abu Helmi, SE.,M.Si yang mewakili Gubernur Kaltim DR.Ir H. Isran Noor, M.Si saat membuka acara Pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan Inpres No.6 tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional ( RAN) Pencegahan dan Pembrantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), ruang Tepian II Lantai II Kantor Gubernur Kaltim.

SAMARINDA- Penyebaran Narkotika di Kabupaten Mahakam Ulu ( Mahulu) sangat mengkhawatirkan, karena telah sampai pada level pelajar.

Hal ini disampaikan Kadis Trantibum Mahulu Drs. Lorensius Paran, M.Si pada saat menghadiri acara Pengawasan Pelaksanaan Inpres No. 6 tahun 2018 tentang Rencanan Aksi Nasional (RAN) Pencegahan dan Pembrantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), bertempat di Ruang Tepian II Lantai II Kantor Gubernur Kaltim. Kamis (8/8/2019).

Lebih lanjut dikatakan Kadis Trantibum, Satpol PP pernah melakukan razia dan ditemukan anak-anak usia sekolah sedang ngelem di pondok. “Anak-anak pengguna lem ini sangat memperihatinkan sekali dan mengkhawatirkan bagi generasi muda kedepannya,” ujarnya.

Ia mengharapkan Pemkab Mahulu cepat berkoordinasi dengan BNN pusat dan lembaga terkait agar membentuk badan anti Narkoba di Kabupaten. “Karena hal ini urgen tak perlu ditunda- tunda, sebaiknya tahun depan sudah diberi anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan pembrantasan,” harap Kadis Trantibum.

Berkaitan dengan acara tersebut, Ia mengakui bahwa Mahulu belum melaksanakan sosialisasi, karena belum ada informasi dari BNN siapa yang harus melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten.

“Mahulu belum melaksanakan sosialisasi dan setahu saya belum ada BNK ditempat kita, mungkin belum ada karena selama ini belum pernah mendengar dan belum dilaksanakan pencegahan Narkoba terhadap ASN dan non ASN maupun pelajar,” tandasnya.

Sementara itu Gubernur Kaltim DR. Ir. H. Isran Noor, M.Si melalui sambutannya pada saat dibacakan Asisten II Setda Provinsi Kaltim H. Abu Helmi, SE.,M.Si mengatakan bahwa Inpres No.6 tahun 2018 adalah payung hukum dalam melaksanakan RAN P4GN, misalnya melaksanakan tes urine dan sosialisasi bahaya Narkoba yang dilakukan di kantor atau lembaga tertentu, yang teknisnya bisa berkoordinasi dengan BNN.

“Inpres ini harus disosialisasikan dengan baik ke masyarakat luas dan seluruh stakeholder agar dapat bekerjasama dengan baik, agar RAN tersebut dapat berjalan dengan lancar sebagaimana yang diharapkan,”kata Gubernur. (hms10)

Tinggalkan Pesan

Please enter your comment!
Isi nama Anda